Pembangunan Politik dan Kesejahteraan Rakyat

NEGARA kita memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju.
Pengalaman dari banyak negara lain meyakinkan kita bahwa tidaklah lama waktu
yang diperlukan untuk menjadi negara bangsa yang sejahtera. Hanya dalam waktu
30 tahun, Korea Selatan yang semula bangsa feodal dan tradisional yang sistem
ekonomi, politik, dan hukumnya runtuh akibat perang saudara di tahun 1950-1953,
telah mampu menjadi negara modern yang sejahtera terutama sejak pemerintahan
Presiden Park Chung Hee, dan telah memperoleh penghormatan dunia dengan menjadi
tuan rumah Olimpiade.

Malaysia yang secara sosial budaya mirip kita, dan baru merdeka di tahun 1957,
sekarang telah menjadi bangsa dengan GNP/kapita/tahun 4.000 dolar AS. Selain
itu, untuk lebih mengangkat prestise bangsanya di mata dunia internasional,
Malaysia telah membangun gedung yang beberapa tahun yang lalu merupakan gedung
yang tertinggi di dunia.

Negara-negara yang mampu dalam waktu singkat membangun kemajuan dan kemakmuran
bagi warganya itu, beberapa di antaranya harus melalui perubahan politik yang
mendasar, semisal RRC sejak kepemimpinan Deng Xiao Ping dan Jiang Zemin.
Pelajaran dari keberhasilan negara-negara di dunia ini, meyakinkan kita bahwa
untuk membangun kesejahteraan yang tinggi di negara kita, diperlukan hadirnya
kehidupan politik yang sehat dan penegakan hukum yang tegas.

Salah satu unsur amat penting dalam pembangunan politik adalah pengembangan
kehidupan demokrasi. Loncatan kemajuan demokratisasi di negara kita ditengarai
oleh proses Pemilu 2004 yang diwarnai oleh beberapa hal. Pertama, menyusutnya
jumlah parpol peserta pemilu legislatif dari 48 partai di Pemilu 1999 menjadi
24 partai di Pemilu 2004, melalui mekanisme yang demokratis, berupa persyaratan
yang diperketat yang berlaku bagi semua parpol. Berkurangnya jumlah parpol
tersebut, diharapkan akan dapat mengembangkan proses politik yang lebih efisien.

Kemajuan kedua, ditandai dengan diselenggarakannya pemilihan anggota Dewan
Perwakilan Daerah secara langsung memilih orang, meskipun masih banyak yang
mempersoalkan penetapan jumlah perwakilan yang sama untuk setiap provinsi
sebanyak empat orang; tanpa mempersoalkan besarnya jumlah penduduk dan luasnya
wilayah masing-masing provinsi. Kemajuan juga ditandai dengan pemilihan
presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, yang telah berlangsung
dengan damai.

Loncatan kemajuan demokratisasi di negara kita yang ketiga, ditandai dengan
munculnya kreativitas dan aktivitas masyarakat luas untuk ikut membendung
munculnya politikus bermasalah di lembaga-lembaga politik kita. Walaupun
efektivitasnya belum optimal, proses politik ini, merupakan kemajuan yang ke
depan diharapkan akan dapat menghasilkan tokoh-tokoh yang duduk di
lembaga-lembaga politik di negara kita merupakan primus interpares, yang
terbaik di antara yang baik-baik. Hanya dengan cara itu lembaga-lembaga politik
kita akan dapat menghasilkan produk-produk politik yang berkualitas tinggi.
Pengawasan yang aktif oleh rakyat dalam setiap proses politik termasuk pemilu,
akan dapat menyehatkan berbagai penyimpangan yang telah lama terjadi dalam
berbagai kegiatan politik di Indonesia, yang berupa proses seleksi kader yang
tidak berdasarkan merit system dan diwarnai nepotisme serta kolusi, pros
es politik yang diwarnai money politics; dan produk-produk hukum yang diwarnai
kepentingan kelompok dengan mengorbankan kepentingan nasional.

***

Usaha untuk membangun sistem politik yang baik di setiap negara, di mana pun,
mahal, karena dia adalah harga yang harus dibayar untuk menciptakan kemantapan
sistemik atas seluruh jalinan sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu
masyarakat modern. Politik juga mahal karena dia adalah harga yang harus
dibayar untuk membangun demokrasi, lebih-lebih bagi suatu masyarakat yang pada
status naturalisnya berkultur feodal dan paternalistik, seperti Indonesia.

Betapa banyak rakyat di dunia ini yang belum bisa keluar dari jeratan
otoritarianisme dan diktatorisme menuju demokrasi secara damai. Kita saksikan
banyak negara yang masih terjerat pada proses politik yang sentralistik dan
represif; juga begitu banyak negara yang belum memiliki mekanisme pergantian
kepemimpinan secara damai.

Perubahan kekuasaan di Indonesia sejak zaman Tunggul Ametung-Ken Arok,
Amangkurat I, sampai sekarang jarang terjadi secara mulus. Di era Indonesia
merdeka ada Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Penggantian Presiden
Soekarno ke Presiden Soeharto, lalu ke Presiden Habibie, selanjutnya ke
Presiden Abdurrahman Wahid dan lalu ke Presiden Megawati, telah berlangsung
melalui suatu cara yang khusus. Kita dapat membayangkan betapa menyesalnya
rakyat Afghanistan yang mencintai negerinya, terhadap keputusan para elite
politiknya yang telah melakukan perubahan melalui suatu proses politik yang
tidak tepat.

Afghanistan pada awalnya adalah sebuah negara kerajaan yang tenang dan damai
meskipun miskin, diperintah oleh raja Zahir Shah. Kemudian para elite
politiknya mengubahnya menjadi sebuah negara republik, dengan harapan ingin
membangun negara modern yang sejahtera. Namun, dalam prosesnya telah
menciptakan ketidakstabilan oleh perebutan kekuasaan antarpemimpinnya yang juga
mengundang kekuatan dari luar, yang lalu membuka celah intervensi negara-negara
besar; seperti Amerika Serikat, Rusia, RRC, India, Pakistan, dan Iran. Hingga
saat ini Afghanistan masih terjebak dalam kekacauan sosial, ekonomi, dan
politik berkepanjangan, yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun lamanya.

Proses penggantian kepemimpinan itu di negara mana pun di dunia ini, akan dapat
berlangsung lebih damai melalui mekanisme pemilu yang demokratis, di mana
benih-benih keinginan perubahan terwadahi secara sistemik. Perjalanan umat
manusia memang sepatutnyalah semakin membuatnya dewasa dalam berbangsa; juga
dalam mengantarkan perubahan secara damai.

Politik juga mahal karena dia adalah harga yang harus dibayar untuk membangun
kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan.

***

Dalam membiayai kegiatan politik yang mahal itu, salah satu gejala negatif di
tanah air kita adalah begitu banyaknya pembiayaan politik yang tertutup, tidak
transparan, bahkan banyak elite politik yang tidak mengindahkan lagi cara-cara
yang halal untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Lumpen borjuasi yang berupa
bandar-bandar judi, penyelundup, koruptor pengemplang uang negara, banyak yang
ikut membiayai kegiatan politik yang tentu imbalannya berupa payung
perlindungan. Dalam rangka ikut menyehatkan kehidupan politik dan
lembaga-lembaga politik di Tanah Air kita, selayaknyalah sumber pembiayaan
politik semua warga negara yang hendak maju menjadi pemimpin politik di semua
tingkatan, dilakukan dengan transparan.

Agar Indonesia dapat memperoleh kemajuan dan kesejahteraan yang tinggi dalam
waktu yang relatif pendek, diperlukan hadirnya kepemimpinan di berbagai
jenjang, di tingkat nasional dan regional, yang unggul, yang mampu mengelola
perubahan sekaligus diterima rakyat, yang mampu memobilisasi dan mengoptimalkan
berbagai potensi yang tersedia, mampu menyusun program yang visioner yang tepat
untuk masanya, dan melakukan langkah-langkah yang konsisten di bawah
kepemimpinan yang bukan hanya berwibawa, tetapi juga tepercaya, amanah, dan
mampu menumbuhkembangkan kematangan dan kesiapan rakyat untuk berubah. Untuk
itu, pada setiap jenjang pemilihan pemimpin, perlu dibuka seluas-luasnya pintu
bagi masuknya kader-kader bangsa yang terbaik untuk dapat dipilih langsung oleh
rakyat secara demokratis. Selain itu, DPR juga harus tepercaya dalam mewakili
aspirasi rakyat dan mampu mengawasi pemerintahan, karen
a pemerintahan dan kekuasaan tanpa pengawasan yang efektif cenderung akan
menyimpang.

Bukti-bukti empirik di seluruh dunia, mengajarkan kepada kita bahwa betapa pun
baiknya suatu sistem, untuk membawa rakyat mencapai tujuan bersama dalam
membangun bangsa yang sejahtera; negara yang semakin kukuh, kuat, dan bersatu;
bangsa yang semakin rukun, damai, setara, saling percaya dan saling
menghormati; peranan pemimpin sangat menentukan. Kong Hu Cu mengajarkan bahwa
kearifan seorang pemimpin bagaikan angin, dan kearifan rakyat bagaikan rumput.
Ke mana angin berhembus, ke sana rumput merebah.

Semoga meningkatnya partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai proses
politik, akan membuahkan lahirnya sebuah kekuatan dan semangat baru bernegara
sehingga dapat mengubah bangsa Indonesia yang saat ini berada dalam terpaan
berbagai masalah, dapat menjadi bangsa yang sejahtera dan berperadaban tinggi,
sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.
***
Siswono Yudo Husodo, Mantan Menakertrans http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-01/msg00594.html