Berulang-ulang sudah pesta politik dilalui oleh Bangsa Indonesia sejak pertama kali diselenggarakan tahun 1955. Pemilihan Umum (Pemilu) atau election day tidak hanya sekedar ciri dari suatu negara yang merdeka, akan tetapi juga berdaulat. Pemilu menandakan pula sebagai hak asasi dari suatu bangsa yang merdeka dalam menyelenggarakan kehidupan politiknya. Tidak sekedar dari perwujudan bentuk negara demokrasi, akan tetapi juga mencerminkan proses pendewasaan bangsa itu sendiri. Bagian terpenting dari penyelenggaraan pemilu ini sebenarnya bukan terletak pada penyelenggaraannya, akan tetapi bagaimana pemilu itu kemudian dapat menjadi proses pembentukan suatu negara yang mandiri dan berdaulat. Untuk bisa mewujudkan cita-cita ini, pemilu mesti didukung dengan kesadaran politik dari warga negara. Saya lebih suka menyebutnya melek politik. Tanpa didukung dengan wargan negara yang melek politik, rasanya tujuan ataupun cita-cita pemilu akan menjadi sia-sia.
Apa itu MELEK POLITIK?
Secara harafiah, melek diartikan sama dengan melihat. Dengan melihat, kita akan tahu apa yang dilihat/terlihat. Jika tahu dengan yang dilihat, maka kita akan tahu bagaimana mesti bertindak atau bersikap. Lawan katanya adalah buta, yang berarti tidak dapat melihat. Jelas sangat beda cara bersikap/bertindak antara orang yang buta dan orang yang mampu melihat normal. Orang buta akan selalu meraba-raba. Tidak jarang tertabrak atau bahkan sangat sulit untuk menempatkan sikap dan tindakan. Respon orang buta secara lahiriah juga lamban. Semisal diajak adu lari, tentunya orang buta tidak akan pernah mau untuk berlari karena akan membahayakan dirinya sendiri.
Politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya tidak semua orang atau semua golongan bisa begitu saja mengatur negara walaupun setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Kekuasaan adalah suatu alat yang diperlukan untuk meraih hak dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan itu sendiri tidak dijalankan begitu saja, akan tetapi dibutuhkan suatu pemahaman dan pengetahuan untuk dapt dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Inilah yang namanya politik.
Jika pengertian di atas, MELEK dan POLITIK tadi disatukan, maka secara sederhana dapat diartikan paham atau mengetahui tentang politik. Seperti yang sudah saya sampaikan, melek politik ini adalah fondasi yang paling penting dalam membangun suatu bangsa dan negara. Akan lebih baik jika suatu bangsa ini dibangun dan digerakkan oleh seluruh elemen masyarakat yang terlibat secara aktif, ketimbang hanya digerakkan oleh segelinter kelompok tertentu. Peran politik dari masyarakat ini sangat menentukan ke mana arah layar dan kemudi mesti digerakkan baik ketika laut sedang teang, atau mungkin sedang bergejolak.
Pada umumnya, negara-negara yang melek politiknya tinggi, taraf kesejahteraan masyarakatnya juga tinggi. Negara yang masyarakatnya memiliki kesadaran/kepedulian politik yang tinggi juga lebih mampu untuk bersaing di perdagangan global. Iklim politik yang sangat kondusif disertai dengan peran aktif masyarakat akan menentukan kekuatan politik negara itu pada kawasan terbatas. Lihat saja Singapura. Negara kecil begini ini sudah cukup bikin Indonesia manut. Ga sampai di situ, Malaysia sendiri sering dibuat gerah oleh ulah politik negara kecil ini.
CIRI-CIRI MELEK POLITIK
Terlebih dahulu kita pahami tentang sistem politik yang selama ini dijalankan di Indonesia. Sejak 1999 lalu, sistem politik nasional mengalami reformasi yang memberikan kelonggaran untuk mengakui lebih dari 3 partai politik. Sejak 2004, sistem politik nasional kembali mengalami pembaharuan, yaitu diterapkannya model pemilu di mana rakyat diberikan kesempatan untuk secara langsung memilih calonnya yang duduk di parlemen maupun calonnya yang duduk di kursi kepresidenan. Ini untuk tingkat nasional. Pada tingkat daerah tidak berbeda jauh. Di sini rakyat diberikan kesempatan untuk memilih wakilnya yang duduk di parlemen (DPRD) dan/atau untuk memilih calon kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota.
Kondisi kedua yang perlu pula dipahami bahwa pelaksanaan pemilu ini akan diawali serangkaian kampanye yang fungsinya untuk memperkenalkan wakil-wakil atau calon-calon kepala daerah termasuk pula program kerjanya. Wakil-wakil di parlemen ataupun mereka yang duduk di eksekutif ini ditunjuk dan sekaligus didukung oleh partai politik. Jadi mekanismenya selama ini mesti melalui jalur partai politik atau setidaknya mendapatkan dukungan dari partai politik.
Kemudian, inilah ciri-ciri masyarakat yang melek politik untuk lingkungan politik di Indonesia.
Pertama -> Mengenal Kandidat Pilihannya
Masyarakat mesti tahu dan sekaligus paham siapa-siapa kandidat yang akan dipilih. lebih baik apabila masyarakat mengenal baik kandidat tersebut seperti latar belakang, aktivitasnya selama ini, kontribusinya kepada masyarakat, dan termasuk pula kelebihan dan kekurangannya. Jika masyarakat tidak mengetahui sama sekali atau hanya mengetahui sebatas latar belakangnya, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat itu ibarat memilih kucing dalam karung. Sukur kalo dapetnya kucing Anggora atau kucing Persi, tapi sial sekali jika yang dicomot itu malah kucing garong.
Kedua -> Mengetahui Program Kerja Yang Diusung Oleh Kandidat
Sudah sepantasnya kandidat baik yang akan duduk di parlemen maupun di kursi eksekutif itu mesti punya visi dan misi. Kesemuanya itu akan dituangkan ke dalam program kerja jika nanti terpilih. Di sini masyarakat mesti yakin bahwa kandidat pilihannya itu akan benar-benar dapat mewakili aspirasinya, bukan aspirasi dari sekelompok tertentu. Di sinilah sebenarnya letak kepercayaan rakyat kepada para pengemban kekuasaan itu. Seperti pada ciri pertama, apabila ini tidak dapat dilakukan, sama saja bila rakyat itu memilih kucing dalam karung.
Apapun bentuknya, melek politik ini bukan cuma sekedar dari masyarakat atau rakyat, akan tetapi juga ditentukan oleh pemerintahannya. Sudah semestinya dalam program politiknya ini pemerintah selalu meningkatkan dan kalau bisa menggencarkan pemberantasan buta politik. Agak pesimis jika memang untuk melek huruf saja masih sulit dilaksanakan, apalagi mesti memberantas buta politik.
Peran Partai Politik
Secara umum, pemberantasan buta politik itu sesungguhnya adalah kewajiban seluruh warga negara. Dalam hal ini, kesadaran politik adalah modal utama untuk membangun kerangka politik nasional yang kokoh. Setidaknya ada unsur dari pemerintah sendiri, masyarakat, dan tentunya partai politik. Keseluruhan bangun politik nasional ini mesti dilandaskan pada persamaan (persatuan) yang berprinsip pada dasar negara. Ini namanya menjalankan fungsi negara yang berdaulat.
Dari ketiga unsur yang saya sebutkan tadi, partai politik memiliki peran yang cukup penting dalam membangun fondasi politik nasional. Partai politik ini memiliki tugas yang secara teknis akan menggerakkan alat-alat politik yang dimilikinya untuk mencapai tujuan politik. Partai politik ini juga satu-satunya institusi yang secara langsung (dan intensif) melakukan kontak politik dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan basis kekuatan politik dari partai politik itu sendiri terletak di masyarakat (atau massa). Ini terlihat dari struktur organisasi yang mengakar mulai dari tingkat DPP (Pusat) hingga ke PAC (tingkat kelurahan).
Alat politik tadi itu kemudian akan digerakkan sesuai dengan tujuan politik yang hendak dicapai. Umumnya, tujuan politik itu tentunya adalah untuk meraih kekuasaan. Persoalannya kemudian, setelah meraih kekuasaan, lalu kekuasaan itu ditujukan untuk siapa. Bisa ditujukan untuk kepentingan partai sendiri, atau bisa juga memang untuk rakyat. Idealnya, apabila suatu negara dibangun berdasarkan demokrasi rakyat, maka kekuasaan itu semestinya dikembalikan kepada rakyat. Tapi tidak salah juga apabila kekuasaan itu kemudian hanya untuk partai politik itu sendiri. Persoalannya tinggal apakah memang kesemuanya itu dikembalikan untuk kepentingan bersama atau hanya untuk segelinter orang tertentu.
(http://leo4myself.blogspot)
Teruskan baca - MELEK POLITIK
Apa itu MELEK POLITIK?
Secara harafiah, melek diartikan sama dengan melihat. Dengan melihat, kita akan tahu apa yang dilihat/terlihat. Jika tahu dengan yang dilihat, maka kita akan tahu bagaimana mesti bertindak atau bersikap. Lawan katanya adalah buta, yang berarti tidak dapat melihat. Jelas sangat beda cara bersikap/bertindak antara orang yang buta dan orang yang mampu melihat normal. Orang buta akan selalu meraba-raba. Tidak jarang tertabrak atau bahkan sangat sulit untuk menempatkan sikap dan tindakan. Respon orang buta secara lahiriah juga lamban. Semisal diajak adu lari, tentunya orang buta tidak akan pernah mau untuk berlari karena akan membahayakan dirinya sendiri.
Politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya tidak semua orang atau semua golongan bisa begitu saja mengatur negara walaupun setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Kekuasaan adalah suatu alat yang diperlukan untuk meraih hak dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan itu sendiri tidak dijalankan begitu saja, akan tetapi dibutuhkan suatu pemahaman dan pengetahuan untuk dapt dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Inilah yang namanya politik.
Jika pengertian di atas, MELEK dan POLITIK tadi disatukan, maka secara sederhana dapat diartikan paham atau mengetahui tentang politik. Seperti yang sudah saya sampaikan, melek politik ini adalah fondasi yang paling penting dalam membangun suatu bangsa dan negara. Akan lebih baik jika suatu bangsa ini dibangun dan digerakkan oleh seluruh elemen masyarakat yang terlibat secara aktif, ketimbang hanya digerakkan oleh segelinter kelompok tertentu. Peran politik dari masyarakat ini sangat menentukan ke mana arah layar dan kemudi mesti digerakkan baik ketika laut sedang teang, atau mungkin sedang bergejolak.
Pada umumnya, negara-negara yang melek politiknya tinggi, taraf kesejahteraan masyarakatnya juga tinggi. Negara yang masyarakatnya memiliki kesadaran/kepedulian politik yang tinggi juga lebih mampu untuk bersaing di perdagangan global. Iklim politik yang sangat kondusif disertai dengan peran aktif masyarakat akan menentukan kekuatan politik negara itu pada kawasan terbatas. Lihat saja Singapura. Negara kecil begini ini sudah cukup bikin Indonesia manut. Ga sampai di situ, Malaysia sendiri sering dibuat gerah oleh ulah politik negara kecil ini.
CIRI-CIRI MELEK POLITIK
Terlebih dahulu kita pahami tentang sistem politik yang selama ini dijalankan di Indonesia. Sejak 1999 lalu, sistem politik nasional mengalami reformasi yang memberikan kelonggaran untuk mengakui lebih dari 3 partai politik. Sejak 2004, sistem politik nasional kembali mengalami pembaharuan, yaitu diterapkannya model pemilu di mana rakyat diberikan kesempatan untuk secara langsung memilih calonnya yang duduk di parlemen maupun calonnya yang duduk di kursi kepresidenan. Ini untuk tingkat nasional. Pada tingkat daerah tidak berbeda jauh. Di sini rakyat diberikan kesempatan untuk memilih wakilnya yang duduk di parlemen (DPRD) dan/atau untuk memilih calon kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota.
Kondisi kedua yang perlu pula dipahami bahwa pelaksanaan pemilu ini akan diawali serangkaian kampanye yang fungsinya untuk memperkenalkan wakil-wakil atau calon-calon kepala daerah termasuk pula program kerjanya. Wakil-wakil di parlemen ataupun mereka yang duduk di eksekutif ini ditunjuk dan sekaligus didukung oleh partai politik. Jadi mekanismenya selama ini mesti melalui jalur partai politik atau setidaknya mendapatkan dukungan dari partai politik.
Kemudian, inilah ciri-ciri masyarakat yang melek politik untuk lingkungan politik di Indonesia.
Pertama -> Mengenal Kandidat Pilihannya
Masyarakat mesti tahu dan sekaligus paham siapa-siapa kandidat yang akan dipilih. lebih baik apabila masyarakat mengenal baik kandidat tersebut seperti latar belakang, aktivitasnya selama ini, kontribusinya kepada masyarakat, dan termasuk pula kelebihan dan kekurangannya. Jika masyarakat tidak mengetahui sama sekali atau hanya mengetahui sebatas latar belakangnya, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat itu ibarat memilih kucing dalam karung. Sukur kalo dapetnya kucing Anggora atau kucing Persi, tapi sial sekali jika yang dicomot itu malah kucing garong.
Kedua -> Mengetahui Program Kerja Yang Diusung Oleh Kandidat
Sudah sepantasnya kandidat baik yang akan duduk di parlemen maupun di kursi eksekutif itu mesti punya visi dan misi. Kesemuanya itu akan dituangkan ke dalam program kerja jika nanti terpilih. Di sini masyarakat mesti yakin bahwa kandidat pilihannya itu akan benar-benar dapat mewakili aspirasinya, bukan aspirasi dari sekelompok tertentu. Di sinilah sebenarnya letak kepercayaan rakyat kepada para pengemban kekuasaan itu. Seperti pada ciri pertama, apabila ini tidak dapat dilakukan, sama saja bila rakyat itu memilih kucing dalam karung.
Apapun bentuknya, melek politik ini bukan cuma sekedar dari masyarakat atau rakyat, akan tetapi juga ditentukan oleh pemerintahannya. Sudah semestinya dalam program politiknya ini pemerintah selalu meningkatkan dan kalau bisa menggencarkan pemberantasan buta politik. Agak pesimis jika memang untuk melek huruf saja masih sulit dilaksanakan, apalagi mesti memberantas buta politik.
Peran Partai Politik
Secara umum, pemberantasan buta politik itu sesungguhnya adalah kewajiban seluruh warga negara. Dalam hal ini, kesadaran politik adalah modal utama untuk membangun kerangka politik nasional yang kokoh. Setidaknya ada unsur dari pemerintah sendiri, masyarakat, dan tentunya partai politik. Keseluruhan bangun politik nasional ini mesti dilandaskan pada persamaan (persatuan) yang berprinsip pada dasar negara. Ini namanya menjalankan fungsi negara yang berdaulat.
Dari ketiga unsur yang saya sebutkan tadi, partai politik memiliki peran yang cukup penting dalam membangun fondasi politik nasional. Partai politik ini memiliki tugas yang secara teknis akan menggerakkan alat-alat politik yang dimilikinya untuk mencapai tujuan politik. Partai politik ini juga satu-satunya institusi yang secara langsung (dan intensif) melakukan kontak politik dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan basis kekuatan politik dari partai politik itu sendiri terletak di masyarakat (atau massa). Ini terlihat dari struktur organisasi yang mengakar mulai dari tingkat DPP (Pusat) hingga ke PAC (tingkat kelurahan).
Alat politik tadi itu kemudian akan digerakkan sesuai dengan tujuan politik yang hendak dicapai. Umumnya, tujuan politik itu tentunya adalah untuk meraih kekuasaan. Persoalannya kemudian, setelah meraih kekuasaan, lalu kekuasaan itu ditujukan untuk siapa. Bisa ditujukan untuk kepentingan partai sendiri, atau bisa juga memang untuk rakyat. Idealnya, apabila suatu negara dibangun berdasarkan demokrasi rakyat, maka kekuasaan itu semestinya dikembalikan kepada rakyat. Tapi tidak salah juga apabila kekuasaan itu kemudian hanya untuk partai politik itu sendiri. Persoalannya tinggal apakah memang kesemuanya itu dikembalikan untuk kepentingan bersama atau hanya untuk segelinter orang tertentu.
(http://leo4myself.blogspot)
