Ayo Rakyat Bersatu:
Lawan Kapitalisme dan Budaya Korupsi !
“Wujudkan Pendidikan Gratis, Bebas dari Korupsi dengan membangun Pemerintahan Bersih, Demokratis, Kerakyatan Di Bawah Kontrol Rakyat” !
Potret buram pendidikan di Indonesia disebabkan oleh sistem Kapitalisme Neoliberal yang masih terus bercokol. Di bawah rezim SBY-Boediono, demi kepentingan korporasi internasional, program-program neoliberalisme di jalankan, akibatnya, pendidikan bagi rakyat miskin menjadi korban. Menurut KomNas Perlindungan Anak di tahun 2007 saja sekitar 12 juta anak Indonesia putus sekolah, kedepannya jumlah tersebut akan terus meningkat seiring semakin diperdalamnya kebijakan neoliberalisme.
Berbagai bentuk kebijakan pemerintah dari UU SISDIKNAS, UU BHP hingga UU MIGAS, UU Kawasan Ekonomi Khusus, mengakibatkan mayoritas rakyat miskin semakin tidak mendapatkan tempatnya di mata kesejahteraan. Biaya pendidikan tak terjangkau, upah buruh jauh di bawah kelayakan hidup. Segala potensi sumberdaya alam yang sudah diolah maupun belum, diserahkan dengan sukarela untuk investor asing dan lokal, yang tersisa hanya ceceran ceceran keuntungan.
"Dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, serta diatur lagi dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 yang mengharuskan pemerintah mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBN. Namun sejauh ini, penyediaan dana tidak pernah mencapai 10%. Dana alokasi pendidikan 20% masih terlalu kecil dibandingkan dengan dana untuk membayar utang luar negeri yang berkisar 35% hingga 40% per tahun dari APBN. Kemudian, alokasi dana pendidikan yang langsung menyentuh publik juga semakin sedikit, karena harus melalui pemotongan-pemotongan administrasi dan praktek korupsi. Sementara, kekayaan alam yang seharusnya bisa menjadi andalan pembiayaan kita, banyak yang “dirampok” asing atas sepengetahuan pemerintah dan atas nama privatisasi. Pemerintah sudah secara nyata tidak memiliki niat dan tekad untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Pemerintah justru sibuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang terkena dampak krisis financial dengan berbagai kebijakannya seperti; bailout. Sudah miskin mayoritas rakyat, masih ditimpakan pula pederitaan dengan berbagai aturan-aturan hukum yang timpang, rakyat dijauhkan dari keadilan. Penggusuran tanah rakyat yang dilegalkan melalui Perpres No. 36 tahun 2005 adalah bukti nyata dari otoritarianisme pemerintahan SBY-Boediono. Tak luput juga para petani kita, subsidi pupuk pada tahun 2010 sebesar 11 trillyun, yang seharusnya untuk petani, justru dalam prakteknya malah diberikan pada Corporate Farming alias perusahaan pertanian yang beroperasi di Indonesia.
Selain itu, masih ada lagi persoalan lemahnya kesadaran rakyat akibat hegemoni yang disuntikkan kapitalisme melalu media-media mereka. Rakyat dijejali dengan kesadaran palsu, dogma agama dijadikan tameng otoritas kekuasaan tirani, ceramah-ceramah keagamaan diarahkan untuk tidak melakukan perlawanan dan protes terhadap pemerintah. Menjadikan rakyat lemah dalam membela hak-haknya, tak berani melawan, tersudut dalam doktrin “ikhlas dan pasrah” terhadap penindasan, CELAKA !
Permasalahan hegemoni kapitalisme tidak hanya merasuki kesadaran mayoritas rakyat miskin, tetapi juga masuk pada alam pikir seluruh elite politik busuk. Rendahnya tenaga produktif yang diakibatkan oleh sistem neoliberal, melalui pemerintahan SBY-Boediono, membuat para elite politik menjadi tak punya moral yang santun. Hasrat kepemilikan/penguasaan alat produksi secara individual oleh borjuasi, memunculkan terciptanya watak KORUP. Tatanan masyarakat berkelas yang diciptakan sistem kapitalisme mengakibatkan adanya persaingan-persaingan jahat antar penguasa modal negri ini. Selama masih ada kepemilikan alat produksi secara individual, maka korupsi akan terus ada, karena watak jahat kelas borjuasi adalah kompetisi, akumulasi, dan konsumerisme, hingga wujudnya yang paling keji yaitu: KEPEMILIKAN Persoalan korupsi, sudah ada dan telah diwariskan sejak tatanan masyarakat sebelum ini, yaitu feodalisme dan perbudakan, sebuah warisan purba yang tak kalah piciknya dengan sistem patriarki. Selama masih ada kelas-kelas dalam masyarakat, maka mental korup akan terus ada dan berkembang, karena basis produksi dan superstruktur kapitalisme menyediakan syarat materialnya, syarat material bagi korupsi, patriarki, dan segala bentuk kemiskinan dan penderitaan.
Lengkap sudah penderitaan, mayoritas rakyat semakin menjauh dari pangkuan kebahagiaan dan kesejahteraan. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi, politik, hukum, mensyaratkan dibuatnya UU yang akan memuluskan jalannya eksploitasi-penindasan. Tak usah dipertanyakan lagi loyalitas rezim terhadap neoliberalisme. “Sukses” telah diraih pemerintahan SBY-Boediono dengan prestasinya yang telah menciptakan proletarisasi massal karena pengabdiannya kepada modal. “Sukses” telah menyakiti mayoritas rakyat dengan peindasan.
Dalam peringatan Hari Pelajar Internasional kali ini, yang dirayakan di berbagai negara secara serentak dengan aksi turun ke jalan, bersama-sama menuntut pendidikan gratis, ilmiah, modern dan demokratis, kami Liga Mahasiwa Nasional untuk Demokrasi Politik Rakyat Miskin (LMND PRM) menyerukan kepada gerakan rakyat untuk: segera membangun persatuan gerakan sebagai alat politik alternatif bagi pembebasan nasional, membuat wadah-wadah perlawanan, memasokkan propaganda sosialisme secara reguler dan massif, dalam rangka memajukan kesadaran sejati mayoritas rakyat untuk menghancurkan dominasi kesadaran palsu yang diwariskan sistem kapitalisme, dan mengganti pemerintahan SBY-Boediono dengan pemerintahan alternatif, pemerintahan buruh-tani, menegakkan SOSIALISME !
Maka dari itu, kami menuntut:
1. Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, Bervisi Kerakyatan
2. Lawan Privatisasi Pendidikan; Tolak UU BHP
3. Demokratisasi Kampus/Sekolah
4. Transparansi Dana Kampus
5. Perbaikan Fasilitas dan Kurikulum Kampus yang bervisi Demokratis, Kerakyatan, Modern, Setara dan Ekologis.
Bagi kami, jalan keluar dari persoalan di atas, adalah:
1. Mengganti Pemerintahan Agen Imperialis (SBY-Boediono) Dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin yang Bersih, Demokratis, Merdeka, Kerakyatan.
2. Menasionalisasi Industri Pertambangan dan Membangun Industri Nasional yang Kuat dan Tangguh di Bawah Kontrol Rakyat.
3. Menangkap, Mengadili dan Menyita Harta Koruptor
4. Menghapus Utang Luar Negeri.
5. Pemusatan Pembiayaan dalam Negeri
6. Kekuasaan Rakyat
7. Kebudayaan Maju
Jadi, jika revolusi pada masa-masa sebelum ini bukan suatu revolusi sosialis, maka sesungguhnya ia telah melapangkan jalan, menyiapkan dasar bagi sosialisme. Kapitalisme, dengan rezim borjuisnya, di mana-mana, di tiap negara, telah menciptakan proletariat yang besar jumlahnya, terkonsentrasi dan perkasa. Dengan demikian, maka munculnya tatanan masyarakat baru tak bisa terhindarkan lagi: Sosialisme. Begitulah tekad ingin kami teguhkan !
Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat,
Salam Juang !
Selamat Berkobar !
Kolektif Nasional Sementara Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Politik Rakyat Miskin (KolNas LMND PRM)
Medan Juang, 17 November 2009
Paulus Suryanta Ginting
Juri Bicara Nasional
Comments for this post
